Senin, 23 Februari 2015 - 22:18:54 WIB
Suryadharma Ali Tunjuk Humphery Djemat sebagai Kuasa Hukumnya
Diposting oleh : Redaksi
Kategori: HUKUM - Dibaca: 44647 kali

Jakarta NasionalPost.Com Suryadharma Ali Mantan Menteri Agama RI mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 23/2/2015. Suryadharma menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013. Ketua tim kuasa hukum Suryadharma Ali Humphrey R Djemat di Jakarta, mengatakan penyidik dan pimpinan KPK melakukan tindakan semena-mena karena menetapkan tersangka yang dianggap belum memiliki bukti permulaan yang cukup. Humphrey mempertanyakan bukti permulaan yang dimiliki KPK dalam menetapkan tersangka terhadap SDA. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga menganggap KPK melawan hukum karena menetapkan SDA sebagai tersangka terlebih dulu baru kemudian dimulai rangkaian penyidikan."Pukul 08.00 WIB pagi tadi, praperadilan telah kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ujar Humphrey Djemat selaku kuasa hukum Suryadharma, Senin siang.dalam Jumpa Pers di Rumah makan Sederhana Ampera Jakarta Selatan . "Penetapan tersangka dilakukan secara melawan hukum karena penetapan tersebut dilakukan pada saat dimulainya suatu rangkaian penyidikan oleh penyidik KPK, baru setelah itu KPK secara marathon melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, dan upaya paksa," kata Humphrey. Surya mengajukan permohonan praperadilan atas KPK karena ingin mencari keadilan akibat tindakan penyidik dan pimpinan KPK, yang dianggap semena-mena menetapkan Suryadharma sebagai tersangka. Menurut Humphrey, penyidik belum memiliki bukti yang cukup kuat soal status tersangka Suryadharma. Humphrey mengatakan, pengumpulan bukti-bukti dan saksi atas perkara hukum Suryadharma malah dilakukan oleh penyidik KPK setelah menetapkan Surya sebagai tersangka. Hal itu, menurut Humphrey, merugikan kliennya. "Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dilakukan terlalu dini dan melanggar hak asasi manusia klien kami," Jelas Humphrey. Humphrey yakin bahwa praperadilan yang diajukannya diterima dan diproses oleh PN Jaksel. Hal itu terkait fakta, aturan hukum, serta sejumlah putusan pengadilan negeri bahwa penetapan tersangka sebagai dasar gugatan praperadilan adalah bagian dari obyek praperadilan. Salah satunya ialah praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan atas KPK. Suryadharma Ali diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama. Menteri Suryadharma resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 yang menelan anggaran Rp 1 triliun. Suryadharma disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(forirb)


Komentar :

Invalid address: Message body empty Failed to sending message